Make your own free website on Tripod.com

Profil Gerakan

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

Daerah Istimewa Yogyakarta

 

Beberapa agenda gerakan yang telah dilakukan, antara lain:

12 Mei 2004     Aksi bersama dengan puluhan elemen mahasiswa dan organisasi civil society se-DIY. Isu yang diangkat

                            adalah "refleksi peristiwa Semangi dan Trisakti". Berikut pernyataan sikap GmnI DIY:

 

PERNYATAAN SIKAP DPC GmnI D.I. Yogyakarta

 

            Peristiwa 12 Mei 1998 mengingatkan kita tentang perjuangan dan pengorbanan gerakan kawan-kawan mahasiswa untuk menumbangkan sebuah rezim diktator-militerisme yang telah berkuasa lebih dari tiga puluh dua tahun di Republik ini. Peristiwa itu adalah peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II dimana kawan-kawan kita mahasiswa dikejar-kejar, dipukuli, bahkan dibedil oleh timah panas sehingga melahirkan korban beberapa mahasiswa. Peristiwa itu patut untuk direfleksikan kembali terutama untuk membangkitkan memori kolektif  kita (collective memory) bahwa selama rezim militerisme berkuasa, selama itu juga gerakan mahasiswa dan Rakyat melawan bentuk represifitas tersebut.

                Gerakan Mahasiswa 12 Mei 1998 telah berhasil menghembuskan topan reformasi  yang semakin masif, yang berujung pada lengsernya Suharto. Namun amat disayangkan oleh bangsa dan rakyat Indonesia, dimana beberapa kawan-kawan mahasiswa harus menjadi “korban” dari sebuah rezim represif yang bahkan tak segan-segan membantai anak-anak negerinya sendiri. Beberapa petinggi (militer) pada saat itu bertanggung jawab atas terbunuhnya beberapa mahasiswa tersebut. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut sampai sekarang belum tuntas bahkan tak jelas kasusnya. Bahkan beberapa jenderal yang pada saat itu bertanggungjawab atas peristiwa tersebut kini malah mencalonkan diri menjadi presiden, yaitu Wiranto dan Susilo Bambang Yudoyono. Ini adalah bukti nyata bahwa reformasi yang telah mengorbankan “anak kandungnya sendiri” (mahasiswa), kini setelah enam tahun mulai mati. Para “pembantai” mahasiswa itu pun malah ingin kembali berkuasa menjadi presiden di negeri ini.

                Kembalinya para jenderal mantan ajudan dan loyalis Suharto itu adalah bukti bahwa kekuatan Orde Baru, khususnya militer telah bangkit kembali bahkan ingin menguasai pemerintahan Republik ini. Bahaya inilah yang perlu direspon secara aktif oleh gerakan mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat pro demokrasi dan reformasi.

Maka oleh karena itu, setelah mencermati perkembangan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini dan refleksi dari kasus Trisakti dan Semangi, maka kami Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Daerah Istimewah Yogyakarta, menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak bangkitnya militerisme dengan segala bentuk dan manifestasinya di bumi    

   Nusantara

2. Adili para jenderal yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM pada peristiwa 

   “pembantaian” Trisakti, Semangi I dan II

3. Menolak dan melawan bangkitnya kekuatan status quo (neo konservatif) Orde Baru dan

   antek-anteknya (Militer dan Golkar)

4. Mendukung kepemimpinan sipil yang demokratik, pro kerakyatan, dan progresif

5. Menentang segala bentuk intervensi asing terhadap kedaulatan Republik Indonesia,

   khususnya menjelang pemilihan presiden (pilpres) 5 Juli 2004.

 

            Demikianlah pernyataan sikap Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Daerah Istimewah Yogyakarta. Semoga api perjuangan Rakyat dan Demokrasi di Indonesia mencapai cita-citanya.

 

 

20 Mei 2004    GmnI DIY mempelopori aliansi bersama dengan forum Cipayung (GMKI, PMKRI, PMII, minus HMI) untuk

                            mengusung isu militerisme. Tanggal 20 Mei bukannya menjadi kebangkitan nasional, tapi kebangkitan

                            militerisme dengan segala bentuk dan manifestasinya. Indikasinya adalah, pertama,Institusi militer masih

                            memiliki struktur teritorial yang tersebar dari pusat sampai ke Desa. Dengan penguasaan struktur teritorial

                            tersebut, militer (Baca: TNI) mampu memonitoring dan spying (memata-matai) masyarakat dan kekuatan sipil.

                            Kedua, dwi fungsi TNI masih belum dicabut secara mutlak. Dis-dwi fungsi TNI baru dibersihkan dari ranah

                            institusi politik MPR dan DPR, tapi belum pada ranah sosio-ekonomi kemasyarakatan. Ketiga, TNI baik sebagai

                            institusi maupun para purnawirawannya masih menguasai aset bisnis nasional yang sangat besar. Padahal aset

                            bisnis tersebut hanya untuk kepentingan perut mereka sendiri, bukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat

                            Indonesia. Keempat, selain sebagai pemilik aset bisnis nasional dalam skala besar, TNI juga menjadi penjaga

                            modal internasional. Ironis sekali, TNI yang seharusnya membela kepentingan rakyatnya malah menjadi "anjing

                            penjaga" kepentingan kapitalisme internasional. Kelima, jabatan panglima TNI belum dibawah kontrol

                            departemen pertahanan. Padahal, di negara-negara penganut demokrasi dimanapun juga meletakkan posisi

                            panglima TNI dibawah kontrol departemen pertahanan sebagai bentuk supremasi sipil atas militer. Keenam,

                            doktrin pendidikan militerisme masih menggunakan substansi dan format ala otoritarianisme Orde Baru. Doktrin

                            militerisme tersebut harus segera didekonstruksi sesuai dengan alam demokrasi dengan supremasi sipil, bukan

                            supremasi militer. Ketujuh, para jenderal didikan Suharto-Orde Baru masih cukup powerful dan kini hendak

                            berkuasa kembali. Para purnawirawan jenderal dinamakan dengan post power syndrom sehingga ingin berkuasa

                            kembali. Kemudian para jenderal ini ingin menutup-nutupi dosa-dosa masa lalunya, dan hendak berkuasa

                            kembali untuk melindungi dosa-dosanya. Dan poin penting yang harus diwaspadai adalah langkah mereka

                            untuk merestorasi kekuasaan Orde Baru.

                            Untuk itulah kemudian, Aliansi bersama GmnI, GMKI, PMKRI, PMII menyerukan penolakan terhadap

                            bangkitnya militerisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dari bumi Indonesia!

 

Agenda DPC GmnI D.I. Yogyakarta ke depan:

23 s/d 25 Juli 2004        Mengadakan Latihan Kaderisasi Tingkat Menengah (LKTM)

Sekilas tentang rencana pelaksanaan LKTM tersebut:

Tema    : Tri Panji Perjungan GmnI

                1. Penguatan Organisasi dan Pembentukan Watak Kader

                2. Kepemimpinan dan Kepeloporan kaum Marhaenis

                3. Integrasi basis dan massa marhaen dibawah kepemimpinan kader-kader marhaenis

Fokus   : 1. Media dan Propaganda di era abad 21 (Globalisasi dan mondialisasi): perang mediatif global, nasional dan lokal

                 2. Format dan metode intelegen dan kontra inteligen abad 21

                 3. Penggorganisasian basis kader dan massa rakyat

Peserta :1. Telah mengikuti kaderisasi tingkat dasar

                2. Telah aktif menjadi kader GmnI minimal setengah tahun, atau memiliki pengalaman aktif dalam kegiatan-kegiatan

                    komisariat (Care taker)

                 3. Diwajibkan telah membaca buku Indonesia Menggugat dan DBR sebelum mengikuti KTM dan beberapa referensi

                     yang direkomendasikan dan dipersiapkan oleh panitia (DPC GmnI DIY) 

 

[HOME]