Make your own free website on Tripod.com

 

[PIDATO KETUA DPC]    [SOSIALISME INDONESIA: SUATU PERJUANGAN PERMANEN]    [TIPOLOGI GERAKAN MAHASISWA]

 

OU

N Say no to Capitalism N

 

 

Artikel

 

 

SOSIALISME INDONESIA SUATU PERJUANGAN PERMANEN

Dalam Pusaran Globalisasi dan Gelombang Demokratisasi Abad 21

 

 “Demokrasi (Liberal) tersebut ternyata bukan solusi, sebab siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana, tidak melibatkan rakyat Indonesia di dalamnya. Kapitalis internasional, elit politik dan pemerintah, birokrat koruptor, elit partai, pengusaha komparadorlah yang mendapatkan aset-aset ekonomi politik, dalam situasi dan kondisi gelombang demokratisasi dan globalisasi/neoliberalisasi masa kini”

 

Oleh: Bantera

 

PENDAHULUAN

            Bahwa Cita-cita Marhaenisme, yaitu Masyarakat Yang adil dan Makmur berdasarkan sosialisme Indonesia belumlah tercapai. Cita-cita luhur dan mulia Marhaenisme masih jauh dari kenyataan di dalam kehidupan Rakyat Indonesia. Peri kehidupan rakyat Indonesia masih penuh ketimpangan, kemiskinan, kebodohan, dan ketertindasan oleh suatu stelsel. Stelsel itu menciptakan suatu exploitation de I’homme par I’homme yang berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia, bahkan umat manusia se-dunia.

            Stelsel itu telah berumur lebih dari 2 abad. Sekarang stelsel itu “bermetamorfosa” dan menggurita menjadi “raksasa Kapitalisme Global”. Bangsa-bangsa dan umat manusia di seluruh dunia kini tak berdaya melawan “raksasa Globalisme” tersebut. Cengkeramannya semakin luas dan kuat. Yang lemah akan disikat, yang kuat semakin kuat. Inilah filosopi Globalisme kapitalisme dari masa ke masa, strongest of the fittest.

            Maka dari pada itulah rakyat Indonesia harus insaf seinsaf-insafnya akan realitas yang dihadapinya itu. Segala konflik internal bangsa Indonesia harus dihentikan. Dan kekuatan rakyat harus dikonsentrasikan untuk menghancurkan stelsel kapitalisme global tersebut. Cita-cita Marhaenisme akan tercapai bila praktik perjuangan kaum marhaen dan marhaenis berkelanjutan, inilah namanya perjuangan permanen[1]. Suatu perjuangan untuk mencapai tujuan Masyarakat Sosialis Indonesia dengan benar-benar memperhatikan ideologi Marhaenisme itu sendiri, seluk-beluk pergaulan rakyat Indonesia masa kini, dan pergaulanan masyarakat dunia.

            Semoga Tuhan Yang Maha Esa merestui Perjuangan Permanen kaum marhaen dan marhaenis se-Nusantara bahkan seluruh dunia.

 

EMPAT SIFAT PERMANEN KAPITALISME

1. Ekspansi

            Sifat kapitalisme Yang pertama adalah Ekspansif, artinya kapitalisme harus terus-menerus memperlebar dan memperluas jangkauan modalnya. Sifat inilah yang menjadikan kapitalisme menyebar ke seluruh dunia. Kapitalisme adalah suatu sistem yang menghisap tenaga buruh dengan sistem nilai lebihnya (surplus value). Nilai lebih yang diperoleh dari penghisapan kaum buruh inilah yang kemudian diputar kembali ke dalam sistem produksi. Dimana kemudian nilai lebih tersebut digunakan oleh pemilik modal untuk berinvestasi kembali. Dan sebagian lainnya digunakan oleh para pemilik modal untuk kesenangan pribadinya (konsumsi individual).

            Jikalau timbunan modal akibat eksploitasi surplus value tadi tidak diekspansikan, maka timbunan modal itu bisa mengakibatkan; pertama, “mubazirnya” modal akibat tak fungsional, tidak digunakan. Kedua, anarkhi produksi, ketika modal hanya digunakan untuk konsumsi dan saving tetapi bukan untuk produksi. Ketiga, overcapital akan mengakibatkan sistem produksi kapitalisme tak mampu beroperasi lagi akibat kekurangan basis material. Maka dari pada itulah sistem kapitalisme harus secara terus-menerus mengekspansikan modalnya untuk mencari bahan baku (basis material) dan lahan-lahan tempat penanaman modal.

            Sifat ekspansif dari kapitalisme ini dapat dengan mudah dipahami dengan melihat realitas di dalam masyarakat. Di jaman Hindia Belanda dulu misalnya, politik pintu terbuka (open the door policy)  tahun 1870,  menyebabkan masuknya kapital-kapital asing yang bersifat internasional, seperti kapitalnya Amerika, Inggris, Perancis, Jepang, dsb dalam perkebunan-perkebunan di Jawa dan Sumatera[2].  Ekspansi Kapital itu dilakukan oleh negara-negara tersebut akibat overcapital di dalam negerinya sendiri. Di jaman sekarang ini, ekspansi kapital dilakukan dalam bentuk-bentuk investasi, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi, pada dasarnya yang diekspansikan adalah kapital atau overcapital para pemilik modal.

2. Akumulasi

            Akumulasi Kapital terjadi dari penghisapan tenaga buruh. Tenaga buruh yang dieksploitasi (nilai lebih)  tidak jatuh ke tangan kaum buruh, tapi ke tangan para pemilik modal. Akibatnya kaum buruh menjadi melarat[3]. Namun pada sisi lainnya, kaum kapitalis terus-menerus mengakumulasikan kapital dari penghisapan yang dilakukannya terhadap kaum buruh tersebut. Di Indonesia, upah kaum buruh dipatok dengan sistem UMR (upah minimum regional). Padahal UMR dibanding dengan tenaga buruh yang digunakan tidak sebanding. Standard UMR kemudian menjadi justifikasi oleh para pemilik modal untuk membayar upah buruhnya dengan harga yang rendah sesuai dengan UMR tersebut.

3. Konsentrasi

Akumulasi kapital dari surplus value tersebut kemudian dikonsentrasikan oleh pemilik modal ke dalam perusahaannya. Kapital kecil-kecil menjadi satu kapital besar[4].

4. Sentralisasi

            Kapital besar-besar tersebut kemudian akan digabungkan menjadi kapital maha besar[5]. Kapital maha besar inilah yang kemudian tersentralisasi ke dalam Multi National Corporatians (MNCs) dan Trans National Corporations (TNCs). Kedua jenis perusahaan inilah yang pada masa sekarang ini mendominasi ekonomi politik dunia, bahkan yang mengkonstruksi pola kehidupan umat manusia di dunia.          

 

EMPAT TESIS BUNG KARNO TENTANG KAPITALISME DI INDONESIA

1. Pengambilan bekal hidup (Levensmiddelen)

            Tesis pertama Bung Karno tentang Kapitalisme, terutama kapitalisme Belanda di Indonesia adalah  bahwa Indonesia menjadi tempat pengambilan bekal hidup (Levensmiddelen)[6]. Pada awal mulanya Belanda datang ke Nusantara untuk mencari bahan-bahan untuk bekal kehidupan mereka. Orang-orang Belanda tersebut mencari rempah-rempah dan bahan-bahan untuk keperluan hidup sehari-hari mereka. Namun, lama-kelamaan Belanda tergiur dengan kekayaan alam Nusantara. Kemudian satu persatu daerah di Nusantara dikuasai oleh Belanda. Dari cara-cara perdagangan lunak, Belanda kemudian tampil dengan cara-cara Imperialis untuk memonopoli penguasaan bahan-bahan bekal hidup yang dibutuhkan oleh negerinya.

2. Pengambilan bekal industri (Grondstofgebieden)

            Akibat revolusi Industri yang semula berkembang di Inggris kemudian menyebar ke benua Eropa, negeri Belanda pun terkena imbasnya. Belanda kemudian mengadakan industrialisasi kedalam cara-cara produksinya. Perkembangan Industrialisasi tersebut membutuhkan bahan baku Industri (Grondstofgebieden)[7]. Akan tetapi, negeri Belanda miskin dalam hal bahan baku industri tersebut. Oleh sebab itulah kemudian pihak Belanda mencari bekal industri itu dari kekayaan alam bangsa Indonesia. Kemudian Belanda mengubah cara imperialismenya, dari imperialisme kuno ke imperialisme modern. Perubahan dari tata cara imperialisme kuno ke imperialisme modern adalah akibat dari perkembangan kapitalisme di negeri Belanda sendiri. Perkembangan kapitalisme mendorong Belanda mengubah sarana-sarana dan cara produksinya.

3. Menjadi  Pasar (Afzetgebieden)[8]

            Tesis ketiga Bung Karno adalah Indonesia menjadi pasar penjualan produk-produk kapitalisme. Pada masa Bung Karno sendiri, secara keseluruhan masyarakat Indonesia sangat miskin, daya beli rendah, kaum borjuis pribumi dimatikan (hampir tidak ada), yang mengakibatkan rakyat Indonesia tidak mampu membeli barang-barang produksi kapitalisme tersebut. Bagaimana mungkin si marhaen yang pendapatannya sebenggol sehari dapat membeli barang-barang buatan kapitalisme jika untuk makan saja sudah tidak cukup? Walaupun begitu, masih ada sebagian kecil masyarakat yang tinggal di Indonesia yang memiliki daya beli cukup. Misalnya kaum Cina pedagang di perkotaan, mereka berperan sebagai pembeli sekaligus middenstand terhadap masyarakat lainnya, masyarakat timur jauh, kaum Indo-Belanda, kaum priyayi, kaum feodal, para birokrat, dan warga asing lainnya.

            Pada masa itu boleh jadi tesis Bung Karno tersebut kurang “mengena”. Akan tetapi pada masa kini, bukankah Indonesia menjadi pasar dari penjualan produk-produk kapitalisme, baik yang bersifat nasional maupun internasional?! 220 juta jumlah masyarakat Indonesia, ini adalah kawasan pasar yang sangat besar!

4. Tempat menggerakkan kelebihan kapital (exploitatiegebieden) dari surplus

    kapital[9] 

            Akibat dari perkembangan kapitalisme tersebut, Indonesia baik pada masa Hindia Belanda dahulu, maupun kini, tetap menjadi tempat penanaman modal kapitalisme Internasional. Atau istilah ekonomi modernnya adalah sebagai tempat investasi. Dari tahun ke tahun pada masa Hindia Belanda dulu, jumlah kapital yang masuk ke Indonesia semakin besar. Akibat Indonesia menjadi tempat penanaman modal internasional itu, timbullah penghisapan tenaga kaum buruh, timbullah eksploitasi kekayaan alam, dan ketergantungan ekonomi bangsa Indonesia terhadap kapitalisme Belanda dan internasional.

 

PERDEBATAN TEORI EKONOMI DUNIA

Dua Aliran Teori Ekonomi:

I. Ekonomi Liberal

            Bung Karno tidak terlalu banyak mengupas teori-teori ekonomi liberal ini. Sebab mainstream berpikir ekonom liberal tersebut cenderung sebagai justifikasi terhadap apa yang dilakukan oleh sistem kapitalisme sendiri. Tokoh-tokoh teorisasi ekonomi liberal misalnya Adam Smith (bapak kapitaslime klasik), David Ricardo, John Stuart Mill, dsb.  Pada intinya para ekonom liberal tersebut menjustifikasi sistem kapitalisme dan imperialisme. Teori ekonom liberal kemudian berkembang menjadi teori ekonomi neo-liberal (misal, Milton Friedmen Dkk) seperti yang dipraktikkan pada masa kini dengan jargon globalisasinya.

 

II. Ekonomi Marxis, para teorisasi ekonomi marxis ini dapat dibagi atas dua jenis:

1.a. Aliran Keharusan ekonomi (Economische noodwendogheid), aliran   

       objektifisme, berdasarkan isme. Antara Lain;

A. Rudolf Hilferding:

“imperialisme adalah ismenya finanzkapital yang mencari belegging 

  (Imperialisme belegging).

“Ketika kapitalisme telah matang (Overrijp), bank concentratie sudah

  maximum doorgevuld, maka kapital tersebut  harus diekpansikan,  

  diekpansikan ke dalam industri. Kapital bukan lagi direntekan dengan 

  cara utang piutang, akan tetapi kapital ikut campur tangan dalam industri,

  mendireksi industri”.

  FINANZ KAPITAL --àIMPERIALISME

B. Karl Kautsky:

“Imperialisme adalah suatu keharusan ekonomi, sebab tanpa imperialisme

  maka kapitalisme akan mati. Keharusan ekonomi menciptakan senjata

  perang. Imperialisme ismenya industri kapital yang mencari afzet

  (pasar); imperialisme dagang”.

        KAPITALISME INDUSTRI ---à IMPERIALISME

C. Rosa Luxemburg:

“suatu negeri kapitalis memiliki dua macam perusahaan, yaitu perusahaan  

 yang membuat alat-alat produksi, dan perusahaan yang membuat barang- 

 barang kebutuhan manusia sehari-hari. Pada mulanya kedua macam

 perusahaan itu ‘berjalan bersama’, akan tetapi kemudian timbul anarkhi

 produksi dan over produksi akibat dari tidak mendapat afzet (pasar).

 Maka diciptakanlah imperialisme”.

1.b. Bukan keharusan ekonomi, aliran subjektifisme, berdasarkan  isten, Aliran

       Subjektif

a. Anton Pannekoek:

“ imperialisme bukan keharusan sistem produksi, keharusan ekonomi”

“ imperialisme adalah kemauan kaum kapitalis guna mendapatkan untung 

   yang lebih tinggi”

“ Di dalam suatu masyarakat, kaum kapitalis mempunyai kekuasaan, maka

   kemauannya niscaya terlaksana, imperialisme niscaya terjadi”

“imperialisme adalah ‘keharusan’ di dalam suatu dunia yang kapitalistis”

b. Dr. Otto Bauer:

“bahwa kapitalisme, kerena senantiasa tambahnya penduduk di suatu

  negeri, tidak usah mati tanpa imperialisme”

“ imperialisme hanyalah terjadi karena nafsu angkara murka daripada

  kelas kapitalis, yang haus kepada untung yang lebih tinggi”

“rubuhnya kapitalisme bukanlah karena ia tertutup  nafas, tetapi karena

  dikalahkan oleh kekuatan kekuasaan kelas proletar”

Dari berbagai perdebatan teoritik tersebut, Bung Karno di dalam tulisannya “Swadeshi dan Massa Aksi di Indonesia” berkesimpulan, bahwa teori Hilferding adalah teori yang paling tepat dalam menjelaskan sistem imperialisme di Indonesia pada konteks dulu. Dengan angka-angka data statistik yang valid dan akurat serta kondisi objektif masyarakat, bung Karno membuktikan keakuratan teori Hilferding dalam menganalisa perkembangan kapitalisme di Indonesia pada masa itu. Indonesia menjadi tempat penanaman modal Belanda dan pihak internasional. Investasi atau penanaman modal kemudian mendireksi jalannya proses industrialisasi. Inilah yang dinamakan dengan imperialisme Kapital, atau Finance capitalism.

 

KONDISI OBJEKTIF: NUSANTARA dalam DUNIA, DUNIA dalam NUSANTARA

 

Tesis Perang Pasifik[10] dan Benturan Peradaban Kapitalisme[11]

            Di dalam pidato pembelaannya di depan pengadilan kolonial Belanda, Bung Karno mengajukan tesis tentang pecahnya perang di lautan teduh, yaitu perang pasifik. Dengan mengacu pada berbagai ahli-ahli teori ekonomi, ahli teori perang, maupun ahli politik internasional, maupun keadaan-keadaan yang nyata di dalam pergaulan masyarakat internasional, berkesimpulan bahwa akan pecahnya perang Pasifik. Antara kekuatan Amerika Cs versus Jepang Cs.

            Dalam perspektif materialisme historisnya, Bung Karno mengalisa sebab-sebab dan akibat dari akan terjadinya perang pasifik tersebut. Bung Karno berkesimpulan bahwa negara-negara kapitalis, baik yang berbentuk fasisme, maupun liberal, sama-sama ingin merebut tanah jajahan seluas-luasnya. Perebutan tanah-tanah jajahan itu adalah akibat perkembangan kapitalisme di masing-masing negara yang akan berperang. Ini adalah seperti apa yang dikatakan oleh Marx sendiri, bahwa Kapitalisme memiliki kontradiksi si dalam stelselnya itu sendiri. Yaitu, pertama, krisis basis material. Basis material ini berfungsi sebagai bahan dasar utama bagi produksi kapitaslime. Kedua, krisis over produksi. Bahwa kapitalisme senantiasa mencari pasar tempat penjualan kelebihan barang produksinya. Ketiga, krisis overcapital. Bahwa akibat akumulasi dan konsentrasi kapital yang berlebihan maka banyaklah timbunan kapital yang menganggur. Modal itu harus segera dioperasikan atau diekspansikan agar berfungsi. Kapital itu berfungsi untuk penanaman modal bagi pencarian bahan baku produksi. Jika krisis-krisis ini (salah satu krisis ini) tidak dapat dicari jalan penyelesaiannya, maka perang pun tak dapat dihindarkan. Inilah keharusan sejarah akibat sistem kapitalisme tersebut. Selama dunia masih didominasi oleh sistem kapitaslisme, maka perang akan datang cepat atau lambat sebagai keharusan ekonomi dan sejarah[12].

            Menurut pendapat Lenin, imperialisme atau perang terjadi ketika kapitalisme sedang menurun atau sakit. Kapitalisme berubah bentuk menjadi imperialisme. Misalnya, kapitalisme Jerman pada masa NAZI berkuasa, fasisme Jepang dalam perang pasifik. Akibat kontradiksi kapitalisme pada suatu negara tersebut tak terpecahkan lagi, maka cara apapun akan dilakukan agar tidak mati. Cara terakhir itu adalah dengan menciptakan perang. Jadi, ada hubungan yang erat sekali antara kapitalisme dengan perang di dalam sistem kapitaslime itu sendiri.

            Kemudian menurut pendapat Bung Karno, ketika kapitalisme menaik atau meningkat (subur), Kapitaslime menerapkan sistem politik yang liberal di dalam negerinya. Baik pendapat Bung Karno maupun Lenin tersebut sama-sama menjelaskan seluk-beluk atau karakter kapitalisme di dalam proses perkembangannya.

 

Perang Irak Vs Amerika Cs: krisis Kapitalisme Global, bukan Benturan antar Peradaban

            Apa apa dengan perang Irak Vs Amerika Cs?! Pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem perekonomian Amerika sendiri. Sebab Amerika adalah Aktor utama yang paling berkepentingan dalam menggempur Irak-Saddam. Aktor manakah yang bermain dibalik Amerika sendiri? Aktor-aktor itu adalah perusahaan-perusahaan raksasa minyak AS. Dari informasi yang diungkapkan oleh majalah tempo (Desember 2003), upaya rekonstruksi Irak melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut. Ini adalah bukti bahwa Amerika telah mempersiapkan basis material minyak untuk mencegah terjadinya krisis basis material/bahan bakar bagi sistem produksi dan industrialisasinya.

            Jargon Perang Amerika yang ingin membebaskan rakyat Irak dari kediktatoran Saddam dan hendak membawa demokrasi adalah kosong belaka[13]. Semuanya dilakukan oleh Amerika untuk Minyak. War for oil. Sebegitu pentingnya basis material minyak itu bagi kelangsungan produksi dan kehidupan ekonomi Amerika, sehingga Amerika pun menggunakan perang sebagai sarana dan instrumennya. Krisis bahan bakar minyak belumlah ada alternatif  penggantinya, walaupun tenaga nuklir telah digunakan.

            Sebagai kongklusi, Perang Amerika terhadap Irak adalah salah satu standar ganda ekonomi politik luar negeri AS di bidang internasional (khususnya negara dunia ketiga). Pandangan dan kebijakan AS terhadap Irak boleh jadi sangat berbeda terhadap negara lainnya, misalnya Indonesia sendiri. Hal ini tergantung dari relasi kapitalisme AS terhadap kapitalisme di negeri lain.

 

Gelombang Globalisasi Abad 21[14]:

Globalisasi Kapitaslime dan Imperialisme Global[15]

            Awal milenium atau abad 21 ditandai dengan suatu peristiwa yang seharusnya membuat masyarakat dunia, dan masyarakat Indonesia khususnya lebih insaf dan cermat dalam mengamati perkembangan dunia. Perang Amerika Cs terhadap Irak-Saddam adalah suatu tanda bahwa rezim imperialisme global sedang memperlihatkan keperkasaannya. Barang siapa yang tidak tunduk, apalagi melawan terhadap rezim imperialisme global ini, akan diporak-porandakan, dihancur-leburkan. Irak adalah korban sadis imperialisme global tersebut. Sebelumnya tanah Afganistan pun juga telah dibombardir oleh Amerika. Who can stop war!?

            Ketika tanda-tanda akan terjadinya perang Irak Vs Amerika semakin jelas, jutaan rakyat diseluruh dunia serentak menentang invasi AS tersebut. Hati nurani umat manusia sedunia tidak bisa berdiam diri. Aksi-aksi dan demostrasi penentangan terhadap invasi tersebut terjadi di berbagai negara, bahkan di negara-negara yang akan menyerbu Irak sendiri. Akan tetapi, rezim imperialisme global tak dapat dihentikan. Raksasa itu begitu perkasanya. Umat manusia se-dunia tak dapat menghentikannya. Invasi pun dilakukan, Irak pun jadi korban keganasan, kebrutalan, barbarianisme, dan keperkasaan raksasa itu.

            Globalisasi kapitalisme berlangsung sangat cepat. Namun pada dasarnya kapitalisme tak akan meninggalkan sifat-sifat dasarnya yang harus dimilikinya. Pertama, constant capital, yang berfungsi mendukung proses produksi. Ini dinamakan dengan basis material atau perlengkapan untuk diproduksi. Kedua, Variabel capital, tenaga buruh yang digunakan sebagai tenaga produksi. Ketiga, surplus value, yaitu nilai lebih dari eksploitasi tenaga buruh. Keempat, pasar, adalah tempat perjualan barang-barang hasil produksi sistem kapitalisme. Kelima, tempat investasi, yaitu tempat penanaman overcapital. Kelima sifat dasar sistem kapitalisme tersebut harus dimiliki oleh kapitalisme, jikalau ia tak mau hancur. Dalam kasus perang Irak misalnya, Irak adalah korban dari keharusan sistem kapitalisme AS Cs untuk memenuhi kebutuhan basis material, yaitu minyak.

            Gelombang globalisasi kapitalisme memaksa negara-negara di dunia untuk membuka negaranya bagi masuknya kapitalisme global/internasional. Dari segi basis material, kapitalisme AS Cs menggempur kedaulatan Irak untuk mencukupi kebutuhannya tersebut. AS Cs menggunakan cara imperialisme (hard policy) untuk menjebol Irak.

            Namun di bagian dunia lain, Kapitalisme global memaksa negara-negara, khususnya negara dunia ketiga untuk membuka negaranya sebagai: pasar, tempat penanaman modal, pengambilan bahan baku, persediaan tenaga buruh. Globalisasi tampil dengan cara-cara yang ‘halus’ dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi politik dalam negeri negara dunia ketiga, yaitu melalui structural and adjusment policy (SAP)[16] atau semacam glasnost dan perestorika (liberalisasi ekonomi).

            Abad 21 adalah abad imperium dunia, perusahaan-perusahaan multi nasional dan trans nasional yang beroperasi diseluruh dunia mengontrol jalannya perekonomiaan dunia. Perusahaan-perusahaan ini adalah aktor yang memaksa negara-negara dunia ketiga untuk membuka negaranya bagi masuknya cengkeraman-cengkeraman perusahaan itu. Bung Karno dalam sarinah mengatakan bahwa;

”tatkala produksi di masing-masing negara telah menaik, tatkala produksi itu membangunkan eksport dan import yang membumbung tinggi, terbangunlah satu perlalu-lintasan dan perdagangan internasional yang amat giat, terlahirlah satu ekonomi yang bukan lagi ekonomi nasional tetapi ekonomi dunia, terhapuslah pagar-pagar yang seram memisahkan negara yang satu dari negara yang lain”[17].

 Negara Indonesia pun mau tak mau mengalami hal ini. Namun persoalannya, bangsa Indonesia menjadi korban dari ketamakan dan ketimpangan perdagangan internasional dan global.

 

Gelombang Demokratisasi (ketiga) dunia[18] dan kemenangan Kapitalisme Global[19]

            Sebagai mainstream dalam diskursus politik dunia, gelombang demokratisasi dan kemenangan kapitalisme global harus benar-benar dicermati. Diskursus ini tidak hanya bersifat teoritis belaka, tapi menjadi diskursus yang bersifat hegemonik yang akan mempengaruhi pemikiran politik banyak negara di dunia, bahkan dalam relasi internasional. Seakan-akan dunia telah berakhir dengan kapitalisme tampil sebagai the winner dan demokrasi liberal sebagai the only one solution atas politik dunia.

            Yang perlu dikritisi adalah, hal apa dibalik diskursus tersebut? Mengapa gelombang demokratisasi ketiga itu gencar dikampanyekan pihak barat (Amerika Cs)? Apa dampak gelombang demokratisasi liberalisme tersebut bagi negara-negara dunia ketiga? Mengapa globalisasi menjadi arus wacana dominan? Apa dampak globalisasi tersebut bagi negara-negara berkembang dan terbelakang? Pertanyaan ini haruslah dijawab untuk memformulasikan wacana counter hegemonic dan praksis counter hegemonik.

            Kampanye masif atas kemenangan kapitalisme dengan jargon globalisasi dan kampanye kemenangan demokrasi liberal dengan jargon gelombang demokratisasinya adalah upaya Amerika (pihak negara-negara kapitalis) untuk menjustifikasi dan mengkonstruksi pola pikir masyarakat dunia bahwa ideologinya tersebutlah yang paling benar dan satu-satunya kebenaran di dunia. Negara-negara berkembang sendiri tak berdaya melawan arus globalisasi yang dasyat tersebut. Berbagai krisis ekonomi seperti di kawasan Asia Tenggara, Korea Selatan, Mexico, Brasil, Argentina, adalah bukti bahwa globalisasi kapital tak segan-segan memporak-porandakan bangunan ekonomi suatu negara jikalau negara itu menghambat atau menghalangi ekspansi kapitalisme tersebut. Instrumen-instrumen kapitalis internasional, seperti IMF, World Bank, WTO, memaksa negara-negara berkembang untuk menuruti berbagai kebijakan yang dirancang oleh kaum kapitalis internasional. Kebijakan privatisasi, deregulasi, denasionalisasi, liberalisasi dipaksakan untuk diterapkan bagi seluruh negara di dunia. Terjadi apa yang dinamakan penindasan global atas bangsa-bangsa, atas umat manusia di seluruh dunia.

            Di sisi lainnya, gelombang demokratisasi menyapu rezim-rezim otoriter dunia ketiga. Seperti yang terjadi di Taiwan, Mexico, Brasil, Turki, Peru, Nigeria, Filipina, Korea, Argentina[20], Indonesia, dsb. Rezim-rezim otoriter tumbang. Namun setelah itu, masuklah liberalisasi dan globalisasi kapitalisme atas negara-negara tersebut. Dalam pandangan Petras dan Meyer, Demokrasi (liberal) itu cenderung bersifat instrumentalis. Menurut Pertras dan Meyer;

            “Para kapitalis itu sendiri cenderung memiliki pandangan instrumentalis tentang demokrasi di mana kebenaran-kebenaran atau kesalahan-kesalahannya didefinisikan dalam pengertian kepentingan-kepentingan kepemilikan. Pemahaman ini menyebabkan kita bisa melihat pergeseran hubungan antara demokrasi dan kapitalisme di waktu dan tempat yang berbeda. Ketika sebuah negara demokrasi diperintah oleh kelas kapitalis atau, lebih mungkin, dijalankan dengan kepentingan-kepentingannya, demokrasi dianggap sebagai sesuatu ‘yang baik di dalam dirinya sendiri’. Namun demikian, ketika negara tersebut menyediakan platform untuk mengubah hubungan-hubungan sosial dan kepemilikan, maka negera cenderung melihat demokrasi sebagai barang ‘mewah’, yang bisa ditelan habis dan secara tepat diganti dengan sistem otoriter yang lebih baik dalam melindungi hubungan-hubungan kepemilikan dan kekayaan”[21].

Petras dan Meyer ingin menegaskan bahwa apapun bentuk sistem politik suatu negara, baik itu otoriter maupun demokrasi asal itu menguntungkan bagi kaum kapitalis, maka sistem itu akan didukung. Demikianlah dari kasus-kasus yang pernah terjadi, ketika suatu rezim otoriter tidak lagi mengntungkan bagi kaum kapitalis internasional, maka rezim itu akan ditumbangkan (misal dalam kasus penggulingan rezim otoriter Suharto di Indonesia). Namun ketika rezim otoriter itu masih bermamfaat bagi kaum kapitalis, maka rezim itu masih tetap dipertahankan.

            Berbeda dengan Petras dan Meyer seperti yang dikutip dalam buku mereka, menurut para teorisasi pro kapitalisme (Schumpeter, 1941; Friedmen dan Friedmen, 1980), berpendapat bahwa pertumbuhan kapitalisme dan demokrasi saling terkait. Disini pasar bebas dan pemilu yang bebas dipandang sebagai proses-proses yang saling memperkuat, atau yang satu dianggap sebagai penciptaan prakondisi-prakondisi untuk lainnya: liberalisasi ekonomi yang membebaskan kekuatan-kekuatan perkembangan ekonomi untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi demokrasi atau, sebaliknya, liberalisasi politik dan demokrasi yang menciptakan kondisi-kondisi bagi pembangunan ekonomi (Diamond, 1992; Inkeles, 1990; Landes, 1969; Lindblom, 1977; Rostow, 1960). Menurut alur pemikiran ini, pasar bebas memperbanyak pilihan, menumbuhkembangkan individualisme dan memajukan pluralisme sosial, semua bumbu yang penting bagi demokrasi. Alternatifnya, sebuah sistem politik yang demokratis dianggap sebagai sarana yang sangat diperlukan untuk menyelamatkan kondisi-kondisi kapitalisme yang optimal atau sangat diperlukan, yang dipandang sebagai bentuk paling efektif dan efisien dari pembangunan ekonomi.[22]  Jadi, menurut pandangan para teorisasi liberal tersebut, kapitalisme mendukung suatu sistem politik yang demokratis bagi beroperasinya sistem kapitalisme itu sendiri.

            Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa, kapitalisme mendorong terciptanya negara-negara otoritarian di dunia ketiga. Argumentasi pokok mereka adalah, bahwa kapitalisme membutuhkan rezim yang otoritarian untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sistem kapitalisme tersebut. Rezim otritarian diperlukan oleh kapitalisme untuk menghentikan gerakan-gerakan reaksioner dari rakyat yang menentang sistem kapitalisme tersebut.

            Dari ketiga pemikiran di atas, pandangan Petras dan Meyer memiliki nilai teoritik dan praksis yang kuat. Terbukti dari berbagai studi kasus yang dilakukan oleh mereka menjelaskan bahwa, Baik pada rezim otoriter ataupun demokrasi (liberal), kapitalisme akan tetap tumbuh subur, apabila masing-masing bentuk rezim itu menguntungkan bagi pasar. Tapi jika sebaliknya, maka rezim itu akan digulingkan dan digantikan oleh rezim yang lebih menguntungkan bagi kapitalisme internasional.

 

Indonesia dalam pusaran Gelombang Demokratisasi Ketiga, Euforia, konflik internal, dan Neoliberalisasi: who get what  when and who?

            Jatuhnya rezim otoriter Suharto disambut dengan gegap-gempita oleh mahasiswa, barisan kelas menengah oposan, kelompok intelektual kontra Suharto, dan masyarakat luas. Di sana-sini terdengar teriakan dan hujatan terhadap sang dikatator tersebut. Gambar-gambar dan foto-foto Suharto dibakar dan dikoyak-koyak. Kelompok Militer dan Golkar digugat dengan berbagai skandal, persoalan, dan kasus-kasus KKN. Seluruh masyarakat menyambut dengan gembira turunnya Suharto dan mengharapkan angin demokratisasi segera berhembus.

            Namun sebelum tata cara dan sistem demokrasi itu dibangun, IMF telah menyusup masuk ke Indonesia dengan topeng sebagai “dokter” yang membawa resep penyelesaian krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Sebelum pemilu tahun 1999 dibangun infrastruktur dan mekanisme sistemnya, paket Structural and adjusment (SAP) IMF telah mempersiapkan tata cata, aturan main, kebijakan, dan sistem liberalisasi ekonomi di Indonesia. 51 butir Letter of intern (LoI) antara pemerintah Indonesia dengan IMF adalah bentuk intervensi agen kapitalis internasional itu untuk menguasai perekonomian bangsa Indonesia. Kebijakan privatisasi, perjualan aset-aset negara yang vital, liberalisasi dan deregulasi ekonomi adalah manifestasi usaha IMF dan kaum kapitalis internasional untuk “merampok” aset-aset ekonomi Indonesia. Inilah Imperialisme Kapitalisme Internasional yang hendak menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri bangsa lain[23]. Ia adalah wujudnya politik ekonomi kapitalis internasional di era globalisasi abad 21 ini.

            Dari kejadian-kejadian di atas, dapat ditarik kongklusi, bahwa rezim otoriter Suharto sudah tidak lagi menguntungkan bagi kapitalis internasional, oleh karena itu hancurkan. Rezim otoriter Suharto hanya menuntungkan bagi keluarga cendana, kroni-kroninya, para teknokrat, konglomerat nasional, dan bisnis militer, sedangkan kapitalis internasional tidak kebagian banyak. Gelombang demokratisasi dihembuskan di Indonesia digunakan sebagai sarana dan instrumen untuk memukul Rezim otoriter Suharto.

            Pasca jatuhnya Suharto, bangsa Indonesia mengalami euforia pasca rezim otoriter. Euforia demokrasi itu menimbulkan persoalan konflik-konflik internal bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia sibuk dengan euforia demokrasi tersebut, sedang agenda-agenda imperialis IMF dan kapitalis internasional terus berjalan. Bangsa Indonesia masing-masing sibuk dalam pertarungan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan “jatah” perebutan aset-aset ekonomi yang masih bisa untuk diambil. Sekarang euforia dan harapan akan demokrasi membawa perubahan dan kemajuan semakin menurun, rakyat Indonesia bosan dan lelah dalam kondisi transisi yang tidak pasti seperti ini. Demokrasi (liberal) tersebut ternyata bukan solusi, sebab siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana, tidak melibatkan rakyat Indonesia di dalamnya. Kapitalis internasional, elit politik dan pemerintah, birokrat koruptor, elit partai, pengusaha komparadorlah yang mendapatkan aset-aset ekonomi politik, dalam situasi dan kondisi gelombang demokratisasi dan globalisasi/neoliberalisasi.

 

KONGKLUSI-KONGKLUSI

 

I. Empat Sifat inheren Kapitalisme (Ekspansif, Akumulasi, Konsentrasi, dan Sentralisasi kapital) melahirkan Perusahaan-Perusahaan Raksasa; Multi National Corporation (MNC/perusahaan multi Nasional/PMN) dan Trans National Corporation (TNC/Perusahaan Trans Nasional/PTN) yang mendominasi, beroperasi, dan mengontrol ekonomi politik dunia. Perusahaan Multi Nasional dan Trans Nasional itu dikuasai oleh segelintir kelas kapitalis internasional[24]. Inilah yang disebut dengan “imperialisme Global”.

 

II. Perusahaan-perusahaan Multi Nasional dan Trans Nasional itulah yang menguasai perekonomian Dunia, termasuk Indonesia sendiri. Misalnya seperti Farallon yang menguasai saham BCA, STT singapura menguasai saham Indosat, Exxon Oil menguasai eksplorasi minyak di Aceh, Freeport menguasai penggalian tembaga dan emas di Papua, Caltex, Uniliver, Toyota Motors, Dsb.

 

III. Negeri Indonesia menjadi:

Pertama, tempat pengambilan bekal industri (Grondstofgebieden) oleh perusahaan-perusahaan Raksasa kapitalis internasional/global tersebut. Misal, Exxon oil di Aceh, Freeport di Papua, dsb.

Kedua, pasar (Afzetgebieden) penjual produk-produk perusahaan kapitalisme internasional tersebut.

Ketiga, tempat penanaman modal (exploitatiegebieden dari surplus Kapital). Penanaman atau eksploitasi kapital terhadap negeri Indonesia itu dilakukan dalam berbagai cara dan manifestasinya. Misalnya melalui investasi baik yang footloose maupun portofolio. Penanaman kapital itu sendiri menimbulkan eksploitasi tenaga buruh dan kekayaan alam (basis material)  Indonesia.

Keempat, Indonesia menjadi tempat penyedia tenaga buruh bagi perusahaan-perusahaan kapitalis internasional tersebut.

Kelima, tempat penjarahan. Aset-aset milik negara (BUMN dan BPPN) dijarah oleh kapitalis internasional akibat krisis ekonomi dan utang luar negeri Indonesia melalui intervensi IMF.

 

IV. Kapitalisme Global akan melahirkan kontradiksi Global. Kasus Perang Irak (2002) adalah salah satu korban kotradiksi Global di awal milenium ini. Kontradiksi-kontradiksi (krisis basis material, over produksi, over kapital, anakhi produksi) lainnya pasti akan terjadi, atau dalam istilahnya Huntington disebut dengan benturan antar peradaban. Kemudian Kontradiksi Global itu melahirkan Imperialisme/fasisme Global. (Tesis Lenin tentang Perang/imperialisme ketika kapitalisme dalam kondisi krisis)

 

V. Demokrasi (Liberal) tersebut ternyata bukan solusi, sebab siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana, tidak melibatkan rakyat Indonesia di dalamnya. Kapitalis internasional, elit politik dan pemerintah, birokrat koruptor, elit partai, pengusaha komparadorlah yang mendapatkan aset-aset ekonomi politik, dalam situasi dan kondisi gelombang demokratisasi dan globalisasi/neoliberalisasi.

 

AKIBAT-AKIBAT PERKEMBANGAN KAPITALISME BAGI RAKYAT INDONESIA

I.     Rakyat Indonesia menjadi kuli di negeri sendiri, kuli di antara bangsa-bangsa, dan kuli  

       kaum Kapitalis internasional. Jumlah kuantitas dan kualitas barisan tentara buruh dan    

       tentara kaum penganggur  (industrielle Reserve-armee) terus meningkat. Terjadi   

       proses verelendung (pemelaratan kaum buruh) dan pauvesering (Pemiskinan

       masyarakat Indonesia)

II.   Rakyat Indonesia menjadi konsumer produk-produk kapitalisme internasional.

III. Rakyat Indonesia hidup dalam sistem exploitation de I’homme par I’homme.

 


 


[1] Istilah Perjuangan Permanen hampir mirip dengan konsep Leon Trotsky,  yaitu  revolusi permanen. Bahwa perjuangan melawan kapitalisme yang senantiasa berkembang tersebut harus dilakukan secara terus-menerus (kontiniu) dan berkelanjutan (substainable).

[2] Bung Karno, Di Bawah Bendera Revolusi, 1964. “Swadesi dan Massa Aksi di Indonesia”.

[3] Bung Karno, Indonesia Menggugat, 1951, S.K. SENo, Djakarta. Hal 14

[4] Ibid., Indonesia Menggugat. Hal 14

[5] Ibid., Indonesia Menggugat Hal 14

[6] Bung Karno, Di bawah Bendera Revolusi, 1964. “Massa Aksi dan Swadeshi di Indonesia”, Hal 123

[7] Ibid, DBR. Hal 123

[8] Ibid, DBR. Hal 123. Bandingkan pemikiran Bung Karno dengan teori Karl Kautsky

[9] Ibid, DBR. Hal 123. Untuk lebih lengkapnya pemahaman pada masa Hindia Belanda, baca DBR Hal 143-156. Bandingkan pemikiran Bung Karno dengan teori Hilferding.

[10] Ibid., Indonesia Menggugat. Hal 154 – 168.

[11] Samuel P Huntington, dalam Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia. Huntington mengatakan bahwa konflik-konflik di dunia saat ini dan konflik-konflik di masa depan tidak lagi sepenuhnya merupakan refleksi dari ambisi-ambisi negara-bangsa seperti konflik-konflik yang terjadi pada masa Perang dunia pertama yang diakibatkan oleh kcemburuan monarkhis dan kebodohan diplomatik, atau pada perang dunia kedua dengan ideolodi-ideologi yang bersaing di dalamnya: Nazisme, Komunisme, dan Demokrasi Liberal. Analisa Huntington jelas berbeda dengan Bung Karno dalam memahami PD I dan PD II. Dalam hal ini, analisa Bung Karno lebih tepat. Sebab PD I maupun PD II terjadi bukan karena benturan ideologi, kecemburuan monarkhis ataupun kesalahan diplomatik, tapi benturan antar kapitalisme dengan berbagai wujudnya. Pisau analisa Bung Karno itu masih cukup relevan dalam mengkritisi tesis benturan antar peradabannya Huntington.

[12] Bandingkan dengan tesis Huntington, dalam Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia. Dalam tesisnya Huntington mengungkapkan akan terjadinya benturan antar beberapa peradaban dunia.

[13] Ingat Perang Dunia II digembar-gemborkan sebagai perang amtara blok demokrasi Liberal Vs Fasisme dan Nazisme.

[14] I Wibowo dalam pengantar Buku Neoliberalisme, Cindelaras, Yogyakarta, 2003, menggunakan istilah “ekonomi global terpimpin” atas sistem neoliberalisme atau globalisasi tersebut. Hal 6

[15] Bandingkan dengan Tulisan James Petras dan Henry Veltmeyer, Imperialisme Abad 21. Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2002. Di dalam pemikian Pertras dan Meyer, ditegaskan bahwa globalisasi adalah ideologi dan cara baru bentuk kolonialisasi dan imperialisme kapitalis internasional. Menurut Revrisond Baswir dalam kata pengantarnya untuk buku Petras terjemahan Indonesia tersebut, istilah Petras mengganti konsep globalisasi dengan imperialisme sejalan dengan tradisi pemikiran Lenin, bahwa kecenderungan ekspansionis yang inheren dalam logika kapitalisme. Sifat ekspansionis inilah penyebab imperialisme dalam sistem yang kepitalistis.

[16] Ibid., Petras Cs. Hal 167-188. Strategi kapitalis internasional dalam menguasai aset-aset suatu negara dilakukan dalam bentuk privatisasi dan denasionalisasi. Menurut pendapat Revrisond, ketika krisis ekonomi seperti yang pernah terjadi di Mexico, Brazil, Argentina, Rusia, Turki, Thailand, Korea Selatan, dan Indonesia, negara-negara tersebut tak segan-segan mengikatkan diri kepada Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mendapatkan bimbingan dalam melakukan penyesuaian struktural. IMF berperan sebagai instrumen kapitalis internasional dalam melaksanakan program restrukturisasi bagi negara-negara yang mengalami krisis tersebut. Kebijakan restrukturisasi itu menghasilkan privastisasi dan liberalisasi ekonomi. Revrisond sendiri menggunakan istilah “rampokisasi” untuk mengambarkan ketamakan privastisasi tersebut.

[17] Bung Karno, Sarinah, 1963. Jakarta. Hal 257. Bandingkan pemikiran Bung Karno tersebut dengan tulisan I. Wibowo, dalam Neoliberlisme, Cindelaras, Yogyakarta, 2003. Tulisan Wibowo itu berjudul Emoh negara: Neoliberalisme dan kampanye anti negara. Ada lima kata kunci yang digunakan Wibowo dalam tulisannya tersebut untuk menjelaskan awal abad 21 ini, yaitu pasar bebas, perdagangan bebas, pejak yang rendah, privatisasi, dan deregulasi. Yang secara keseluruhan berarti peminggiran peran negara oleh kapitalis internasional. Hal 265-290

[18] Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga. Grafiti, Jakarta, 1997. Hungtington menjelaskan fase-fase pasang surut terjadinya proses demokratisasi dalam menghancurkan sistem yang otoriter.

[19] Bandingkan dengan tesis Fukuyama yang Hegelian kanan tersebut. Dalam Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal. Qalam, Yogyakarta, 2001. Dalam tesis profetiknya tersebut, Fukuyama yang beraliran Hegelian kanan itu mengatakan bahwa sejarah telah berakhir, dengan kemenangan kapitalisme dan diterimanya demokrasi liberal sebagai satu-satunya demokrasi di dunia.

[20] Ibid., Huntington. Hal 145.

[21] Ibid., Petras dan Meyer. Hal 202.

[22] Ibid., Petras dan Meyer. Hal 193-194.

[23] Lihat Bung Karno, dalam DBR, 1964, Jakarta. Hal 122. Di dalam tulisannya tersebut Bung Karno banyak berbicara tertang kapitalisme dan imperialisme, baik secara teoritik maupun praksisnya. Di dalam tulisannya tersebut, Bung Karno mengunakan teori ekonomi Hilferding untuk menganalisa kapitalisme dan imperialisme Belanda di Indonesia pada jaman Hindia Belanda dulu. Imperialisme menurut Bung Karno adalah suatu nafsu, suatu politik, suatu stelsel menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri bangsa lain.

Sekarang dalam perkembangan kapitalisme di Indonesia, watak kapitalisme dam imperialisme itu berbeda atau boleh dikatakan jauh lebih kompleks.

[24] Studi  tentang data, sejarah, dan analisis teori,  yang komprehensif tentang MNCs di negara dunia ketiga, lihat Rhys Jenkins, Transnational Corporation and Uneven Development: The Internationalization of Capital and The Third World, Ney York: Methuen, 1987.

 

[HOME]