Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

Demokrasi Ekonomi + Demokrasi Politik ???

  

Determinasi Ekonomi dan Soal Rezeki

            Istilah yang paling sering kita temui dalam literatur Marxis adalah istilah determinasi ekonomi[1].  Secara umum istilah ini menjelaskan bahwa ekonomi atau persoalan ekonomi adalah faktor penentu persoalan-persoalan lainnya, misalnya soal sosial, politik, kebudayaan, agama, dsb. Sebagai faktor determinan atau penentu, persoalan ekonomi disebut juga sebagai basic structure atau struktur basis/dasar yang menentukan proses politik, kebudayaan, pendidikan, agama, dsb. Sedangkan persoalan politik, kebudayaan, dan pendidikan dikatakan sebagai super structure atau struktur atas. Atau dalam bahasa variabelnya adalah bahwa ekonomi adalah variabel penyebab, sedangkan persoalan politik, sosial, budaya, dan pendidikan adalah sebagai varibel akibat. Misalnya, kasus RUU (Rancangan Undang-Undang) Sisdiknas bukanlah sekedar pertentangan atau konflik soal sistem kurikulum pendidikan agama, tetapi secara substansial adalah persoalan kapitalisasi pendidikan (baca: pendidikan dari, oleh dan untuk modal). Tetapi situasi objektf memperlihatkan kepada kita bahwa aksi dan kontra aksi (reaksi) seputar RUU Sisdiknas hanya persoalan pasal 13 tentang kurikulum agama[2], yang kemudian berakibat pada konflik internal antara pihak pro (kubu Islamisme) versus pihak kontra (Kristen/Katholik + Nasionalis Sekuler). Padahal kubu penguasa modal-kaum kapitalis tertawa menyaksikan skenario kapitalisasi pendidikannya tidak menjadi perhatian masyarakat apalagi mengalami perlawanan (signifikan) dari  kekuatan pro-Kerakyatan. Catatan, kubu aktifis dan kekuatan progresif-marhaenis harus mencermati persoalan ini, untuk kemudian mempertajam pisau analisa ideologinya (Awas!!! Bahaya pragmatisme, khususnya kepentingan sempit-pendek yang berseberangan dengan kehidupan pro-kerakyatan).

            Ketika saya berulang kali membaca buku-buku si Bung, salah satu kata kunci yang seringkali saya temukan adalah Soal rezeki[3] (Ingat determinasi Ekonomi). Soal rezeki yang sering dibicarakan oleh Bung Karno adalah soal pembagian rezeki (baca: kebutuhan Hidup) masyarakat yang tidak merata. Soal rezeki inilah yang menyebabkan kolonialisme, imperialisme[4], Neo-kolonialisme dan imperialisme (Nekolim), privatisasi, perdagangan Bebas (baca: pertarungan antar pemilik modal besar). Misalnya, ketika VOC (baca: Perusahaan Belanda) jalan-jalan ke Maluku, VOC tertarik dengan kekayaan rempah-rempah Maluku. Kemudian VOC membelinya, namun lambat laun VOC semakin serakah lalu menjajah Maluku untuk dapat menguasai rempah-rempah tersebut. Sebab penjajahan tersebut adalah bahwa di negeri VOC sendiri miskin rempah-rempah, padahal rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh masyarakat Belanda. Akibatnya VOC bernafsu menguasasi Rempah-rempah Maluku tersebut, maka Rakyat Maluku dirampas rezeki kehidupannya. VOC untung, masyarakat Belanda sejahtera, tapi Rakyat Maluku tertindas dan tereksploitasi. Misalnya lagi, ketika culture stelsel (tanam paksa) diberlakukan di Indonesia (Populer Hindia Belanda pada masa itu) pada tahun 1850-an, Rakyat Indonesia dipaksa menjual tanahnya pada pihak penjajah-Belanda dan juga dipaksa menanam tananam yang diperintahkan oleh pihak rezim kolonialis. Akibatnya rakyat kehilangan sebagian besar tanahnya dan penghasilan hidupnya. Disisi lain, pihak kolonialis-Belanda mendapat keuntungan yang sangat besar dan mampu melunasi utang-utangnya serta bisa memperkuat armana perangnya.

            Faktor rezeki atau kebutuhan perut menjadi faktor penentu lapangan kehidupan politik, sosial, kebudayaan, dan pendidikan. Ingat!!! Politik balas budi Van Deventer di bidang pendidikan bukannya untuk mencerdaskan Rakyat Indonesia supaya bisa mensejahterakan diri, tetapi adalah bagian dari strategi politik pihak kolonial untuk memperkerjakan (baca: Memperburuhkan) orang-orang Indonesia pada mesin-mesin birokrasi dan perusahaannya.

            Tetapi perbedaan mendasar antara konsep ekonomistik antara Marx dengan Sukarno terletak pada keabsolutan ekonomisme. Bagi Marx, ekonomi adalah segala penyebab dari segala lapangan kehidupan politik, sosial, budaya, militer, agama dsb. Tetapi bagi Sukarno, persoalan ekonomi hanyalah salah satu penyebab dari penyebab-penyebab lainnya terhadap persoalan sosial, politik, agama, dsb[5].

 

*****

            Ketika revolusi Industri (Perkembangan Ilmu, pengetahuan, dan Industri) pada abad ke 17 terjadi di Inggris, corak produksi tradisional pertanian dipinggirkan oleh corak produksi modern-industrialisasi. Cangkul, kerbau, Grobak dan alat-alat pertanian konvensional digantikan oleh traktor, mesin giling, pabrik penggilingan padi, dan alat-alat modern lainnya, akibatnya proses produksi lebih cepat (Baca: efisien), menghasilkan produk lebih banyak (Efektif). Revolusi Industri menyebabkan perubahan corak produksi, sifat produksi, dan proses produksi. Perubahan pola produksi ini berakibat pada perubahan pergaulan sosial kemasyarakatan. Petani mulai kehilangan cangkulnya, gerobaknya, tanahnya, sehingga harus bekerja menjadi seorang buruh, baik buruh tani maupun buruh diperkotaan. Masyarakat akibat proses industrialisasi menjadi buruh-buruh mesin-mesin modern dan pemilik alat produksi (Modal/kapital).

            Perubahan kualitas petani menjadi buruh, diikuti juga dengan perubahan kuantitas semakin sedikitnya petani pemilik alat produksi, dengan semakin meningkatnya jumlah buruh. Kemudian muncullah kaum kaya kota (populer dengan istilah kelas menengah) yang bergerak di lapangan perdagangan dan industrial. Kaum kaya kota (Borjuis) ini kemudian secara kuantitas dan kualitas menjadi kelas Kapitalis, kaum pemilik alat-alat produksi modern dan modal. Kelas Kapitalis inilah yang kemudian menjadi agensi atau aktor dari pada sistem Kapitalisme sampai detik ini. Kelas ini jugalah yang menikmati hasil jerih payah kelas buruh (Proletar). Sebab terjadi proses lingkaran setan perputaran nilai lebih/keuntungan (Surplus value)[6] bagi keuntungan segelintir kelas Kapitalis. Maka, muncullah dua kelas yang bertentangan satu dengan lainnya akibat corak produksi Kapitalisme tersebut, kelas buruh vs Kelas kapitalis. Kaum buruh kemudian mengadakan perlawanan dengan mendirkan serikat-serikat buruh, misal yang diorganisir oleh Robert Owen di Inggris pada tahun 1830-an untuk menentang eksploitasi dan penindasan kaum kapitalis[7].

            Beralih ke situasi Perancis pada tahun 1789 ketika revolusi Perancis pecah, dominasi rezim feodalisme  runtuh digantikan oleh kaum pemilik modal. Kekuatan massa petani dan rakyat Perancis kala itu dimobilisasi oleh kelas menengah untuk meruntuhkan hegemoni raja louis yang feodal[8]. Slogan egalite, liberte, dan fraternite (Persamaan, kebebasan, dan persaudaraan) digunakan untuk menggerakkan massa rakyat, namun kemenangan hanya dinikmati oleh kelas menengah Perancis yang kemudian menjadi kelas kapitalis. Nasib perjuangan petani dan rakyat Perancis kala itu kandas tanpa mendapatkan kebebasan sebab para petani itu kemudian menjadi buruh-buruh akibat revolusi industri yang menyebar ke Perancis. Status buruh mereka tidak dapat disamakan dengan kelas kapitalis. Jadi, semboyan Persamaan hanya angan-angan belaka bagi kaum tani dan kelas buruh Perancis.

            Demokrasi liberal yang didengung-dengungkan oleh kaum kapitalis hanyalah sebatas ‘kebebasan politik’ tanpa keadilan sosial ekonomi. “Kaum buruh boleh berpolitik, namun perut mereka tetaplah kelaparan”. Perwakilan politik diadakan dalam sistem demokrasi liberal, namun perwakilan itu hanya untuk mewakili kepentingan kelas Kapitalis. Jadi, demokrasi politik minus demokrasi ekonomi.

 

*****

Perjalanan menuju Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi

            Tatkala VOC mulai membangun dominasi ekonominya, mulai surutlah kekuasaan kaum feodal-aristokrat (Baca: Pemerintahan oleh raja-raja feodal secara turun temurun). Kemudian ketika VOC dilikuidasi, lahirlah rezim Hindia Belanda dengan kolonisasi dan imperialismenya di Nusantara. Kekuasaan politik di tangan Pemerintah Hindia Belanda (Kaki tangan pemerintah Belanda), dengan mesin birokrasi yang semi feodal sebab merangkul raja-raja lokal untuk menindas rakyat, dengan kaum borjuis yang dominan dipegang oleh kapitaslis-kapitalis Belanda, Inggris, dan Amerika. Sedang yang kedua adalah pedagang Cina.Jadi, tidak ada kemerdekaan atau kebebasan politik dan kemandirian ekonomi bagi rakyat pribumi/Indonesia. Sebab kekuasaan politik/negara dikuasai oleh Belanda, dan sistem produksi didominasi oleh kapitalis Belanda Cs.

            Setelah dominasi Hindia Belanda dapat diruntuhkan, kemudian kekuasaan politik telah direbut dengan mendirikan negara sendiri, yaitu RI, dilakukanlah nasionalisasi aset-aset asing kala itu (Bukan seperti sekarang ini privatisasi/perjualan aset-aset nasional kepada pihak asing ???).

            Kemudian ketika Suharto berkuasa, modal asing kembali menyerbu (ini namanya neo-imperialisme) ke Indonesia, para birokrat menjadi kapitalis birokrat-Kabir, teknokrat didominasi oleh mafia Berkeley dengan ilmu ekonomi kapitalismenya, militer menguasai aset-asset ekonomi bisnis, koglomerat bertambah banyak, rezim Suharto menjadi rezim Otoriter. Praktis tidak ada demokrasi ekonomi pada masa rezim Suharto berkuasa, dan demokrasi politik hanya bersifat ersatz atau semu.

            Krisis moneter yang menjatuhkan Suharto berimplikasi pada krisis ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa Bank dilikuidasi atau dimerger, banyak perusahaan konglomerat gulung tikar, kemudian badan-badan usaha negara (BUMN) dijual ke pihak asing (Kapitalis internasional). Kondisi ekonomi masih lesuh alias krisis, situasi peri kehidupan masyarakat banyak semakin memprihatinkan. Transisi demokrasi belum membawa perubahan yang esensial dan signifikan bagi perubahan nasib rakyat banyak. Jadi, situasi dan kondisi Objektif Indonesia masa kini jauh dari realitas demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

 

*****

Agenda Gerakan Menuju Tatanan Sosio Demokrasi atau yang populer disebut Bung Karno dengan Masyarakat Sosialis Indonesia

 

            Pertanyaan reflektif yang muncul dibenak kita selanjutnya adalah bagaimana merealisasikan idealisme Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dalam Masyarakat Indonesia? Pertanyaan reflektif tersebut harus diikuti dengan pertanyaan pro-aktif  untuk mengusung gagasan atau wacana menjadi realita.

Beberapa agenda utama menuju Tatanan masyarakat adil dan makmur secara revolusioner bukan reaksioner atau reformasioner-inkrementalisme.

 

Beberapa agenda Progreif GMNI ke Depan


 

[1] Wright Mills, Kaum Marxis; ide-ide dasar dan sejarah perkembangannya (Pustaka Pelajar, 2003)

[2] Kompas Edisi bulan Juni

[3] Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi (Jakarta, 1964)

[4] Lengkapnya harap baca dalam Soekarno, Indonesia Menggugat (Penerbitan SK Seno, 1951)

[5] Bandingkan antara pemikiran Marx dengan pemikiran Sukarno. Lihat perbandingan yang dilakukan oleh Mas Toro Cs melalui LEMBAGA KAJIAN NUSANTARA

[6] Nikitin, Fundamentals of Political Economy (Moscow, 19630S

[7] Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx (Gramedia, 1999)

[8] Theda Skocpol, Negara dan Revolusi Sosial (Erlangga, 1991)

[9] Bung Karno, Pidato 17 Agustus 1964 di Jakarta. Pidato itu diberi judul tahun Pericoloso. Ini adalah hukum-hukum Revolusi menurut Bung Karno. Lengkapnya baca isi Pidato tersebut dan buku Doktrin Revolusi Indonesia.

 

 

 

BACK